Bukit Kemuning-  28 Maret 2022 , Pemerintah Desa Bukit Kemuning Gelar Musyawarah Desa Khusus petapan penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2022 kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Penetapan Penyusunan RPJMDes Desa Bukit Kemuning 2022 - 2027. Kegiatan ini dihadiri Camat Tapung Hulu , Perangkat Desa , BPD serta Unsur Lembaga Masyarakat lainya 

Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD Desa Bukit Kemuning Bapak Nurmustofa selaku penyelenggara musyawarah Desa dan dibantu oleh Anggota BPD lainya  

Camat Tapung Hulu yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Tapung Hulu Bapak Nurhaidin, M.Kes menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Desa Bukit Kemuning untuk memberikan bantuan BLT yang tepat sasaran , karena pada kegiatan ini meliputi kegiatan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sehingga tidak ada permasalahan yang akan timbul dikemudian hari . Selanjutnya terkait dengan Penyusunan RPJMDes Desa Bukit Kemuning beliau menyampaikan RPJMDes merupakan acuan dasar bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahanya  selama 6 tahun kedepan oleh karena itu perencanaan ini harus dilakukan dengan baik dan disusun matang matang 

Pada Kesempatan berikutnya Pendamping Desa juga memberikan sosialisasi terkait mekanisme penetapan penerima BLT dan Juga tahapan penyusunan RPJMDes 

Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pembentukan tim penyusun, penyelarasan kebijakan kabupaten, pengkajian keadaan desa, musyawarah desa untuk menyusun rencana, penyusunan rancangan RPJM Desa, dan penetapan RPJM Desa menjadi peraturan desa. RPJM Desa memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan desa selama enam tahun

• Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa: Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari unsur perangkat desa, BPD, dan masyarakat, yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk menyusun RPJM Desa.
• Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota: Mengacu pada prioritas pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Pengkajian keadaan desa: Melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi objektif desa, termasuk data aset, sosial, dan lingkungan, untuk memahami kondisi serta dinamika masyarakat desa.

Penyusunan rencana pembangunan desa: Dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) dengan mengikutsertakan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan desa.

Penyusunan rancangan RPJM Desa: Pemerintah Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah.

Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrenbangdes: Rancangan RPJM Desa dibahas kembali dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Penetapan RPJM Desa: Rancangan RPJM Desa yang telah disepakati ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa bersama BPD.